Berita Detail

admin

Pembinaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Perangkat Daerah, BUMD dan Desa se- Kabupaten Sumedang

Penulis: Pupuh S Wijaya| Editor: Vera Suciati

Bupati mengucapkan terima kasih kepada Bagian Hukum Setda yang telah menyelenggarakan Pembinaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang. Kegiatan ini diharapkan akan menjadi referensi dan bekal dalam menjalankan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di SKPD masing-masing serta diharapkan mendapatkan output dan outcome jelas. 

"Tujuan pembinaan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengelola JDIH baik perangkat daerah, BUMD maupun pemerintah desa tentang pengelolaan JDIH di lingkungan Pemda Sumedang," kata bupati yang hadir dalam Pembinaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kepada Perangkat Daerah, BUMD dan Desa se-Kabupaten Sumedang di Pendopo IPP Setda Kabupaten Sumedang, Rabu (23/03).

Menurut bupati, JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen dan informasi hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan. Kegiatan ini diharapkan menjadi wahana untuk optimalisasi pengelolaan JDIH di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang.

Sementara itu, Wabup Erwan Setiawan mengatakan, JDIH Kabupaten Sumedang merupakan anggota JDIH Nasional yang dikelola oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang yang beranggotakan perangkat daerah, BUMD dan pemerintah desa.

"Sebagaimana dijelaskan peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang pengelolaan JDIH, JDIH Kabupaten Sumedang dimaksudkan untuk mengelola dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka memberikan layanan secara cepat, tepat dan akurat," ujarnya.

"Tujuan lainnya ialah mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat dan anggota JDIH serta meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai wujud ketatapemerintahan yang baik," jelasnya.
Selaras dengan yang disampaikan Bupati, Wabup pun mengharapkan Kabupaten Sumedang kembali meraih penghargaan di tingkat nasional dalam pengelolaan JDIH, bahkan menjadi yang terbaik pertama.

"Pada akhir Desember 2021 lalu, saya sendiri hadir langsung menerima penghargaan tersebut dari Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta. Saya harap dengan diraihnya penghargaan ini, menjadi motivasi bagi JDIH Sumedang agar dapat mempertahankan prestasi dan mampu melampauinya menjadi terbaik pertama di tingkat nasional," kata wabup.

Selain Bupati dan Wakil Bupati, hadir pula narasumber pembinaan, diantaranya Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Hukum Nasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Sekda Kabupaten Sumedang Herman Suryatman yang hadir melalui zoom meeting, serta Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Iwa Kuswaeri dan Kepala Bagian Hukum Setda Dodi Yohandi.(*)

logo