Profil Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sumedang

JDIH Kabupaten Sumedang dibentuk sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 254 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

 

Visi

Menjadi JDIH yang Memberikan Pelayanan Informasi Hukum Secara Lengkap, Akurat, Mudah dan Cepat

 

Misi

a. menyediakan kemudahan akses informasi produk hukum daerah secara online bagi seluruh pemangku kepentingan;

b. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai perangkat daerah pemerintah dan institusi lainnya;

c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH serta antar sesama Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan

d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

 

STRUKTUR ORGANISASI JDIH KAB. SUMEDANG