Bahwa dalam rangka menjamin akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menyelenggarakan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum.
Bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik secara litigasi maupun nonlitigasi.
Bantuan hukum yang diberikan meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:
a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan;
b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa dan diketahui oleh camat; dan
d. surat keterangan belum pernah mendapatkan bantuan hukum dalam perkara yang sama.
Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
d.a. IPP Kabupaten Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung No. 09 Sumedang.